Wednesday, 18 September 2019

Laporan Keuangan Daerah

PENYESUAIAN NJOP PBB KABUPATEN WONOSOBO

FILOSOFI PBB

PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan  dan manfaat. Sebelum tahun 1985, pajak ini dikenakan dengan sebutan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Pada tahun 1985, pengenaannya didasarkan pada Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994

dan dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Bumi dan Bangunan merupakan properti yang bersifat kebendaan, sehinga dalam pengenaannya berdasarkan obyek bumi dan bangunan tersebut tanpa melihat subyek yang menguasai atau memanfaatkannya.

Landasan filosofi PBB adalah:

a.   Bahwa PBB merupakan sumber penerimaan yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

b.   Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi seseorang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya melalui pajak

 

DASAR PENYESUAIAN NJOP

Sebagai dasar pengenaan PBB adalah nilai properti yang dikuasai atau dimanfaatkannya sehingga besaran ketetapan PBB yang harus dibayarkan setiap Wajib Pajak dipengaruhi oleh Nilai Joal Obyek Pajak yang setiap saat mengalami perubahan.

Dalam pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Wonosobo sejak tahun 2013, data nama subjek, obyek, NOP dan NJOP-nya yang dipakai masih merupakan warisan dari Dirjen Pajak (KPP Pratama Temanggung), sedangkan dalam pasal 29 UU No. 28 Tahun 2009 dan pasal 5 Perda No. 13 Tahun 2010 diterangkan bahwa besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Perdesaan Perkotaan ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Berdasarkan amanat UU Nomor 28 tahun 2009 dan Perda Nomor 13 tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 melaksanakan kegiatan penyesuaian NJOP yang akan dijadikan dasar penetapan PBB-P2 tahun 2017

 

PELAKSANAAN PENYESUAIAN NJOP

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai pengelola PBB-P2 telah membentuk Tim Pelaksana Penyesuaian NJOP sedangkan tugas tim ini antaralain membuat formulasi dan simulasi penyesuaian NJOP dengan harapan penyesuaian NJOP tersebut tidak membebani masyarakat namun masyarakat mampu dan ikhlas berpartisipasi dalam pembangunan dengan pajak yang dibayarkannya.

Dari hasil simulasi tersebut mulai tanggal 1 Nopember 2016 secara bertahap Tim telah melakukan safari sosialisasi penyesuaian NJOP ke setiap kecamatan di Kabupaten Wonosobo.

 

Menurut Kepala Bidang Pajak Daerah, SUHARDI, SH, bahwa metode penilaian meliputi 3 hal diantaranya:

a.   Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach).

Yaitu NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya.

Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.

b.   Pendekatan Biaya (Cost Approach).

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya.

c.   Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut,

Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan.

 

WAGIMIN, SH selaku Kasi Pendataan dan Penilaian dalam sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa NJOP yang dipakai sekarang berdasarkan harga pasar dimasyarakat telah mengalami kenaikan, sehingga Pemerintah perlu menyesuaiakan kenaikan harga pasar property yang terjadi dimasyarakat.

Dari hasil simulasi ada 3 opsi yang ditawarkan kepada para Camat,Kades/Kalur dan tokoh masyarakat, yaitu dengan menaikkan Nilai Index Rata-rata (NIR) 1 kelas, 2 kelas dan 3 kelas. Dengan menaikkan NIR 1 kelas ketetepan pokok PBB akan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 30%, menaikkan NIR 2 kelas ketetapan pokok PBB akan naik rata-rata 60%, bilamana menaikkan NIR 3 kelas ketetapan pokok PBB akan naik rata-rata 110%, kecuali bagi NJOP kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ketetapannya masih mengacu ketetapan minimal Rp. 7.500,00.

Walaupun menurut Undang-undang, Bupati diberikan kekuasaan penuh dalam menetapkan besarnya NJOP PBB namun Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu koordinasi dan masukan dari para pimpinan di wilayah Kecamatan maupun Desa/Kelurahan agar tidak terjadi gejolak namun pendapatan dari PBB-P2 bisa tercapai. Dari hasil diskusi dan masukan dari setiap Kecamatan di Kabupaten Wonosobo kebanyakan sepakat untuk menaikkan NIR 1 kelas walaupun tidak sedikit pula yang mengusulkan naik 2 kelas bahkan ada yang 3 kelas.

Hasil sosialisasi dan koordinasi tersebut nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan Bupati Wonosobo dalam melaksanakan penyesuaian NJOP PBB di Kabupaten Wonosobo yang akan dikenakan pada ketetapan PBB-P2 tahun 2017.

Pada akhir acara sosialisasi tersebut dilakukan penandatanganan Berita Acara bahwa Tim Penyesuaian NJOP telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

Harapan dari Kabid Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi SULISTIANI, S.Sos, Msi, dengan penyesuaian NJOP tersebut bisa didukung oleh semua komponen masyarakat dan timbul kesadaran masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam Pembangunan di Kabupaten Wonosobo dengan membayar pajak tepat waktu.

 

        

Link Partner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik Pengunjung

0039037
Hari iniHari ini35
KemarinKemarin50
Minggu iniMinggu ini176
Bulan iniBulan ini854
Total PengunjungTotal Pengunjung39037
Pengunjung terbanyak 26.09.2017 : 124

 

Scan menggunakan Smartphone anda untuk akses cepat

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, Jln. Pasukan Ronggolawe No 23 Wonosobo, Telp (0286)321245 Fax (0286)321735, Kode Pos 56311 e-mail : bppkad@wonosobokab.go.id