Thursday, 21 November 2019

Laporan Keuangan Daerah

Sosialisasi Transaksi Non Tunai

Berdasarkan Surat edaran Menteri Dalam negeri nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang “Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemeritah daerah Kabupaten/Kota” dan Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 910/489/IX/2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai” serta Surat Instruksi Bupati No 472 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

, maka semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

diminta segera melakukan langkah persiapan guna menindaklanjuti pelaksanaan transaksi non tunai. Demikian ditegaskan Kepala BPPKAD M. Kristijadi dalam acara Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Wonosobodi Resto Ongklok, Senin (27/11).

 

Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah, Drs. Eko Sutrisno Wibowo, M.M dan dihadiri oleh Agung Aryanto selaku nara sumber dari Kementrian Dalam Negeri serta para Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan para Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji se-Kabupaten Wonosobo. 

Penerapan Transaksi Non Tunai merupakan upaya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dalam menindaklanjuti:

1.      Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

2.      Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

3.      Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota,

4.      Selanjutnya sebagai rencana aksi (action plan) pelaksanaan transaksi non tunai di Kabupaten Wonosobo telah menetapkan  Instruksi Bupati Nomor  : 472 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Traksaksi Non Tunai serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabuapten Wonosobo Nomor 910/486/IX//2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.

 “Transaksi non tunai diperlukan seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini, berdampak secara signifikan pada perubahan-perubahan disemua bidang termasuk salah satunya dalam pengelolaan keuangan daerah yang makin modern, dengan ditandai perubahan paradigma menuju digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diarahkan pada ketersediaan informasi data yang menghubungkan antar instansi secara, cepat, tepat, akurat, dan akuntabel” tutur M. Kristijadi dalam acara tersebut. 

Berkaitan  implementasi  transaksi non tunai, Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan secara bertahap dan sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri,  mulai 1 Januari  2018, pemerintah daerah harus melaksanakan transaksi non tunai yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian semua pihak untuk menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang bersih dan baik. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan aksi nyata, melalui kerja keras  maupun dukungan dari semua pihak untuk menindaklanjuti serta mentaati  ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengertian transaksi non tunai lebih mudahnya  adalah merupakan transaksi yang tidak menggunakan uang secara tunai tetapi  dengan cara pemindahbukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain,  yang terdiri dari:

a.      Transaksi penerimaan Pendapatan Daerah adalah transaksi yang tidak melalui Bendahara Penerimaan atau Petugas Pemungut  (langsung disetor oleh pihak penyetor ke rekening kas umum daerah) ke rekening penerima.

b.      Transaksi pengeluaran dari rekening Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada rekening Pihak yang berhak menerima.

Bebapa manfaat dengan penerapan Traksaksi Non Tunai antara lain :

a.      Aliran dana seluruh traksaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel.

b.      Bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kehilangan, kesalahan hitung dan sebagainya.

c.      Seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah.

d.      Pengendalian internal pengelolaan kas meningkat.

e.      Efektifitas dalam transaksi pembayaran dan penerimaan.

f.       Laporan Keuangan Daerah dapat tersaji tepat waktu.

g.      Belanja Daerah lebih efisien.

h.      Penerimaan daerah lebih dapat tergali secara optimal sehingga PAD meningkat.

M. Kristijadi juga menyampaikan bahwa tahun 2017 ini tinggal hitungan hari telah berakhir, terkait penyerapan anggaran yang didukung pengelolaan administrasi keuangan yang baik agar menjadi perhatian khusus sehinngga prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Wonosobo yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016, agar dapat dipertahankan.

Untuk mempertahankannya tentu saja diperlukan kerja keras dari semua pihak khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Wonosobo untuk senantiasa mendukung dan mengelola keuangan daerah  secara transparan dan akuntabel, ke arah yang semakin baik dan meningkat.

Galeri Sosialisasi Transaksi Non Tunai

        

Link Partner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik Pengunjung

0041835
Hari iniHari ini4
KemarinKemarin44
Minggu iniMinggu ini242
Bulan iniBulan ini928
Total PengunjungTotal Pengunjung41835
Pengunjung terbanyak 26.09.2017 : 124

 

Scan menggunakan Smartphone anda untuk akses cepat

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, Jln. Pasukan Ronggolawe No 23 Wonosobo, Telp (0286)321245 Fax (0286)321735, Kode Pos 56311 e-mail : bppkad@wonosobokab.go.id