Wednesday, 16 October 2019

Laporan Keuangan Daerah

Pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Wonosobo

DIPENDA – Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu penopang pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo. Untuk itu, kesadaran masyarakat membayar tepat waktu sangat penting demi kesinambungan pembangunan. Tahun ini, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) kabupaten Wonosobo mampu meningkatkan pendapatan PBB-P2 yang sebelumnya terserap 80% menjadi 87% sampai bulan September 2016.

Kepala Dipenda Pemkab Wonosobo M. Kristijadi, mengatakan, peralihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota, merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal. “Bentuk kebijakan tersebut, dituangkan kedalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” katanya.

M. Kristijadi menyampaikan, tujuan peralihan pengelolaan tersebut diantaranya, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang kepala daerah untuk mengenakan pungutan baru dan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pajak dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah.

“Selama ini, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah serta memberikan fungsi pajak sebagai instumen penyusunan anggaran daerah,” beber M. Kristijadi.

Serah Terima Pengelolaan PBB-P2

M. Kristijadi merincikan, sesuai amanat UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda No.13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pada 5 Januari 2013 dilakukan penandatanganan berita acara penyerahan pengelolaan PBB Pedesaan dan Perkotaan dari Dirjen Pajak yang diwakili Kepala Kantor Pajak Wilayah Jateng II dan Bupati Wonosobo. Dalam berita acara tersebut, termasuk juga pengelolaan piutang PBB-P2 yang jumlahnya mencapai Rp 6 miliar lebih.

“Sayangnya, piutang tersebut diserahkan secara glondongan, tidak bisa munyebutkan by name dan by NOP. Hal itu Karena pencatatan pembayaran oleh KPP Pratama Temanggung dilakukan secara manual sehingga menyulitkan Pemkab Wonosobo dalam melakukan penagihan,” katanya.

Berdasarkan pengalaman KPP Pratama Temanggung tersebut, kata M. Kristijadi pada saat awal pengelolaan PBB-P2 di tahun 2013, Pemkab Wonosobo memberikan aplikasi i-PBB kepada setiap desa/kelurahan bisa mengetahui langsung piutang PBB-P2 by name maupun by NOP.

Intesifikasi dan Ekstesifikasi PBB-P2

Dalam penyelenggaraan pengelolaan PBB-P2, Pemkab Wonosobo masih mempunyai beban terhadap Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) kaena masih ada 61 desa/kelurahan yang belum masuk dalam SISMIOP. Sehingga secara bertaahap Pemkab. Wonosobo berupaya untuk menyelesaikan.

“Dimulai pada tahun 2014/2015 telah dilakukan pendataan ulang SISMIOP kepada 7 desa/kelurahan sedangkan tahun 2016 dilakukan pemutakhiran data terhadap desa/kelurahan yang mengajukan pendataaan ulang,” kata M. Kristijadi. Harapan dari kepala Dipenda, dari sisa desa/kelurahan yang belum masuk SISMIOP bisa dilakukan dengan pendataan dengan sistem Manajemen Pendataan Berbasis Masyarakat (MPBM).

Melalui MPBM, peran dan tanggungjawab utama adalah masyarakat. Karena masyarakat yang lebih tahu dimana letak bidang tanah tersebut dan siapa yang memilikiatau memanfaatkannya. “Sedangkan fungsi dipenda adalah memberikan pelatihan terhadap petugas desa /kelurahan yang akan melaksanakan pendataan serta sebagai fasilitator di SISMIOP. Sehingga melalui MPBM tidak terlalu membebani dalam belanja di APBD Kabupaten Wonosobo.”

Pada September lalu didampingi dari tim Kejaksaan Negeri setempat, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo melakukan evaluasi penerimaan PBB-P2 2016 serta verifikasi data piutang tahun 2003 s/d 2012 kesemua desa/kelurahan disetiap Kecamatan.

Hingga September 2016, penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Wonosobo sudah mencapai 99% dari anggaran dalam APBD 2016. Sedangkan piutang dari 2003 s/d 2012 sudah masuk Rp 3 miliar lebih. Artinya sisa piutang dari Dirjen Pajak yang diserahkan ke Kabupaten Wonosobo masih Rp 3 miliar, “sisa piutang ini akan terus dilakukan upaya penarikan Karena merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sebelum ada ketetapan penghapusan piutang tersebut,” katanya.

Inovasi dan Pengembangan Teknologi Informasi

Kepala Bidang Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Dipenda Sulistiani, S.Sos, M.Si., mengatakan, dalam pengelolaan PBB dibutuhkan sarana prasarana yang tidak sedikit. Salah satu diantaranya adalah database dan aplikasi yang mendukungnya.

Dalam implementasi aplikasi SISMIOP, kata Sulistiani masih ada beberapa menu dan proses yang masih perlu disesuaikan. Utamanya, dalam cetak laporan terhadap WP (wajib pajak) yang sudah maupun yang belum melakukan penyetoran. Namun, hal ini telah difasilitasi dengan aplikasi CMS dari Bank Jakteng.

“Seiring berkembangnya teknologi, Dipenda telah melakukan inovasi dan pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan PBB Pedesaan dan Perkotaan. Diantaranya memberikan aplikasi dan database PBB-P2 kepada desa/kelurahan, sehingga Bank Jateng juga dipermudah Karena tidak lagi melakukan input pembayaran PBB by NOP bagi desa/kelurahan yang menyetorkan PBB-P2 secara kolektif dari wajib pajak.”


Sumber: JawaPOS, Rabu 19 Oktober 2016

 

 

 

        

Link Partner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik Pengunjung

0040252
Hari iniHari ini33
KemarinKemarin38
Minggu iniMinggu ini154
Bulan iniBulan ini652
Total PengunjungTotal Pengunjung40252
Pengunjung terbanyak 26.09.2017 : 124

 

Scan menggunakan Smartphone anda untuk akses cepat

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, Jln. Pasukan Ronggolawe No 23 Wonosobo, Telp (0286)321245 Fax (0286)321735, Kode Pos 56311 e-mail : bppkad@wonosobokab.go.id