Wednesday, 18 September 2019

Laporan Keuangan Daerah

Layanan dan Persyaratan PBB-P2

  • Fotocopy KTP, KK, atau identitas lain dari WP.
  • Permohonan tertulis dari WP (alasan keberatan dan penghitungan menurut WP) diketahui Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
  • SPPT tahun terakhir dan tanda bukti pembayaran (STTS) tahun sebelumnya.
  • Pengantar dari Lurah/Kepala Desa tempat Objek Pajak berada.
  • Surat Kuasa apabila  diajukan oleh kuasa WP.
  • Fotocopy salah satu bukti surat tanah, antara lain :

 

A.  Persyaratan Pendaftaran Objek Pajak PBB baru
 
  1. Fotocopy KTP, KK atau identitas lain dari WP;
  2. Permohonan tertulis dari WP diketahui Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  3. SPOP / LSPOP dengan denah lokasi;
  4. Fotocopy salah satu surat tanah (Sertifikat, AJB, Ket Jual Beli, Surat Hibah, Waris, Keterangan Lurah/Kades, dll. ) yg dilegalisir;
  5. Pengantar dari Lurah/Kades tempat OP berada;
  6. Surat Kuasa (apanila dikuasakan) bermaterai;
  7. Fotocopy SPPT tetangga sebelah OP yang diajukan.
   
B. Pembetulan
  Pembetulan adalah permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB dan BPHTB terhadap surat keputusan atau surat ketetapan.
   
  ## Persyaratan Pembetulan SPPT
 
  1. Fotocopy KTP, KK, atau identitas lain dari WP.
  2. Permohonan tertulis dari WP diketahui Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
  3. SPOP dan/atau LSPOP, disertai denah lokasi.
  4. SPPT asli tahun terakhir dan tanda bukti pembayaran (STTS) tahun sebelumnya.
  5. Pengantar dari Lurah/Kepala Desa tempat Objek Pajak berada.
  6. Surat Kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila objek baru diajukan oleh kuasa WP.
  7. Fotocopy salah satu bukti surat tanah, antara lain :
  • Fotocopy Sertifikat.
  • Fotocopy Akta Jual Beli/Surat Jual Beli/Ket. Jual Beli dilegalisir.
  • Fotocopy Surat Hibah/Waris dilegalisir.
  • Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.
  • Dokumen lainnya.

 

C. 

Keberatan

 

Keberatan adalah keberatan  atas Surat Ketetapan  Pajak  Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

   
  ## Persyaratan Keberatan SPPT
 
  1. Fotocopy KTP, KK, atau identitas lain dari WP.
  2. Permohonan tertulis dari WP (alasan keberatan dan penghitungan menurut WP) diketahui Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
  3. SPPT tahun terakhir dan tanda bukti pembayaran (STTS) tahun sebelumnya.
  4. Pengantar dari Lurah/Kepala Desa tempat Objek Pajak berada.
  5. Surat Kuasa apabila  diajukan oleh kuasa WP.
  6. Fotocopy salah satu bukti surat tanah, antara lain :
  • Fotocopy Sertifikat.
  • Fotocopy Akta Jual Beli/Surat Jual Beli/Ket. Jual Beli dilegalisir.
  • Fotocopy Surat Hibah/Waris dilegalisir.
  • Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.
  • Dokumen lainnya.
   
D. Pengurangan
  Pengurangan adalah mengurangkan  ketetapan  pajak  terutang  berdasarkan  pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
   
  ## Persyaratan Permohonan Pengurangan
 
  1. Fotocopy KTP, KK, atau identitas lain dari WP.
  2. Permohonan tertulis dari WP diketahui Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
  3. SPPT tahun terakhir dan tanda bukti pembayaran (STTS) tahun tersebut.
  4. Pengantar dari Lurah/Kepala Desa tempat Objek Pajak berada.
  5. Surat Kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila diajukan oleh kuasa WP.
  6. Copy SPT PPh Tahun terakhir untuk WP ber-NPWP Bukti Pendukung yang perlu dilampirkan :
  • Fotocopy Surat Keputusan Veteran/Pensiun.
  • Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.
  • Fotocopy Tanda Penerimaan Uang Pensiun.
  • Dokumen lainnya yang dianggap sama dengan poin a,b, & c.
   
E. Mutasi Obyek/Subyek PBB
  Terjadinya Mutasi dikarenakan terjadinya perubahan atas obyek dan subyek PBB
   
   ## Persyaratan Mutasi Obyek / Subyek PBB
 
  1. Fotocopy KTP, KK, atau identitas lain dari WP.
  2. Permohonan tertulis dari WP diketahui Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
  3. SPOP dan/atau LSPOP, disertai denah lokasi.
  4. SPPT tahun terakhir dan tanda bukti pembayaran (STTS) tahun tersebut
  5. Pengantar dari Lurah/Kepala Desa tempat Objek Pajak berada.
  6. Surat Kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila diajukan oleh kuasa WP.
  7. Fotocopy salah satu bukti surat tanah, antara lain : 
  • Fotocopy Sertifikat.
  • Fotocopy Akta Jual Beli/Surat Jual Beli/Ket. Jual Beli dilegalisir
  • Fotocopy Surat Hibah/Waris dilegalisir.
  • Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa.
  • Dokumen lainnya.
   
 F. Pembatalan / Penghapusan 
  Terjadinya pembatalan disebabkan 1 Obyek Pajak mempunyai 2 NOP atau mempunyai NOP tetapi tidak ada Obyek Pajaknya
   
  ## Persyaratan Pembatalan / Penghapusan
 
  1. Fotocopy KTP, KK, atau identitas lain dari WP.
  2. Permohonan tertulis dari WP diketahui Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
  3. SPPT tahun terakhir dan tanda bukti pembayaran (STTS) tahun tersebut.
  4. Berita Acara Pembatalan/Penghapusan yang dibuat Lurah/Kepala Desa diketahui oleh Kecamatan.
  5. Pengantar dari Lurah/Kepala Desa tempat Objek Pajak berada.
  6. Surat Kuasa bermaterai apabila  diajukan oleh kuasa WP.
   
G. Salinan SPPT
  Pengajuan salinan SPPT disebabkan SPPT yang telah diterbitkan karena satu dan lain hal rusak atau hilangPengajuan salinan SPPT disebabkan SPPT yang telah diterbitkan karena satu dan lain hal rusak atau hilang.
   
  ## Persyaratan Pengajuan Salinan SPPT
 
  1. Fotocopy KTP, KK, atau identitas lain dari WP.
  2. Permohonan tertulis dari WP diketahui Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
  3. Surat Keterangan kehilangan dari pihak berwenang.
  4. SPPT tahun terakhir dan tanda bukti pembayaran (STTS) tahun tersebut.
  5. Pengantar dari Lurah/Kepala Desa tempat Objek Pajak berada.
  6. Surat Kuasa bermaterai apabila diajukan oleh kuasa WP.