FILOSOFI PBB

PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan  dan manfaat. Sebelum tahun 1985, pajak ini dikenakan dengan sebutan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Pada tahun 1985, pengenaannya didasarkan pada Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994

WONOSOBO – Upaya pendapatan retribusi dari sektor wisata dan Olahraga, sebagai salah satu penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Di antaranya dengan meningkatkan kualitas layanan fisik dan non fisik terhadap sektor wisata.

DIPENDA – Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu penopang pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo. Untuk itu, kesadaran masyarakat membayar tepat waktu sangat penting demi kesinambungan pembangunan. Tahun ini, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) kabupaten Wonosobo mampu meningkatkan pendapatan PBB-P2 yang sebelumnya terserap 80% menjadi 87% sampai bulan September 2016.

DIPENDA - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo terus melakukan inovasi layanan dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu produknya yakni Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Melalui sistem layanan e-BPHTB, didorong mampu memenuhi target pendapatan sebesar Rp 2 miliar.